Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman (kiri), saat kunjungan reses Komisi IV DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (9/4/2025). Foto: Ulfi/vel

PARLEMENTARIA, Palembang - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, memberikan perhatian khusus terhadap potensi perikanan darat di wilayah Sumatera Selatan, terutama menyangkut pelestarian dan budidaya ikan sungai.

Hal itu disampaikannya saat meninjau salah satu balai budidaya yang sebelumnya merupakan balai penelitian di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Perubahan fungsi lembaga tersebut terjadi setelah terbentuknya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Dulu balai ini merupakan balai penelitian, tapi sekarang fungsinya lebih mengarah ke budidaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembentukan BRIN," ujar Alex Indra, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, usai kunjungan reses Komisi IV DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (9/4/2025).

Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya atas nasib ikan belida yang dahulu menjadi bahan utama kuliner khas Sumatera Selatan seperti pempek, namun kini sulit ditemukan karena tidak dibudidayakan.

"Kita sangat berharap ikan-ikan sungai di Sumsel bisa dibudidayakan. Belajar dari pengalaman ikan belida yang tidak dibudidayakan, sekarang pempek bahan bakunya bukan lagi dari belida," jelasnya.

Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki kekayaan hayati ikan air tawar yang luar biasa. Namun, jika tidak ada langkah konkret dalam budidaya dan pelestarian, maka berbagai jenis ikan lokal terancam bernasib sama seperti belida—punah di habitat aslinya dan tergantikan oleh alternatif yang tidak otentik.

"Kami tidak ingin pengalaman pahit pada belida terulang. Banyak sekali jenis ikan di Sumsel yang rasanya enak dan khas. Ini aset daerah yang harus dilindungi dan dikembangkan secara serius," tegasnya.

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat I ini juga menegaskan komitmen Komisi IV untuk mendorong program budidaya ikan lokal di sungai-sungai Sumatera Selatan. Ia mengharapkan sinergi antara pemerintah daerah, KKP, dan BRIN dalam pengembangan teknologi budidaya yang berkelanjutan.

“Kami dari DPR siap mendukung dari sisi regulasi dan anggaran agar balai dan lembaga terkait bisa bekerja optimal dalam menjaga kekayaan ikan sungai kita,” pungkasnya. (upi/aha)